PASS FM Cilegon – Maraknya berbagai masalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat Pemerintah Provinsi tergerak untuk menyiapkan kantor sekretariat program MBG. Sekretariat ini akan menjadi pusat informasi dan koordinasi agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.
Gubernur Banten Andra Soni menjelaskan, keberadaan sekretariat akan mempermudah masyarakat dan pengelola dapur dalam memperoleh informasi maupun menyampaikan keluhan.
“Hari ini kita belum tahu sekretariatnya di mana. Maka Pemprov Banten memfasilitasi dengan membentuk kantor sekretariat,” kata Andra, Selasa (30 September 2025).
Pemprov Banten menetapkan salah satu bangunan yang ada di Gedung Negara Provinsi Banten menjadi sekretariat MBG Provinsi Banten. “Di situ akan ada pengurus yang memetakan dan memberikan informasi. Sekretariat menjadi pusat koordinasi,” katanya.
Menurutnya, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia makan bergizi memang masih menghadapi kendala teknis, khususnya terkait distribusi bahan dan kesiapan sarana. “Semua rencana pasti ada kendala,” ujarnya.
Namun ia menegaskan, hambatan di lapangan tidak boleh menghentikan program. Tantangan itu menjadi evaluasi pemerintah agar program berjalan dengan baik. “Justru kita evaluasi agar bisa mencari langkah terbaik,” tegasnya.
Andra menginformasikan bahwa hingga hari ini, Pemprov Banten melakukan pemetaan untuk lokasi dapur penyedia pangan bergizi. Pemetaan ini menjadi dasar untuk pengawasan dan koordinasi bila terjadi persoalan.
Ditargetkan pada Oktober 2025, 70 persen penerima manfaat di Banten sudah mendapatkan makan bergizi gratis. Selain itu, program MBG diyakini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Akan ada lebih dari Rp10 triliun hingga hampir Rp15 triliun anggaran yang beredar di daerah. Dampaknya besar, dari penyerapan tenaga kerja hingga perputaran ekonomi masyarakat,” tuturnya. [PASS News]
