PASS FM Cilegon – Puluhan penyandang disabilitas di Banten dilatih menjadi tenaga pemandu wisata oleh Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Banten, Selasa (11 November 2025). Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam upaya mewujudkan sektor pariwisata yang inklusif dan ramah bagi semua kalangan termasuk penyandang disabilitas.
Hadir sebagai narasumber dari Balawista, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, dan Pusat Studi Kepariwisataan. Materi yang disampaikan mengenai dasar-dasar pemanduan wisata, etika pelayanan, komunikasi efektif, serta public speaking.
Kepala Dispar Provinsi Banten Eli Susiyanti menyampaikan, pelatihan ini diikuti oleh 50 peserta dari berbagai komunitas difabel seperti Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI).
Kemudian Advokasi Inklusif Disabilitas (Audisi), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI), dan Yayasan Pendidikan Kesehatan Mandiri (YPKM).
Menurut Eli, kegiatan ini tidak hanya bertujuan memberikan keterampilan teknis, tetapi juga membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk berperan aktif di sektor pariwisata. “Kami ingin mewujudkan wisata Banten yang aman dan dapat diakses oleh semua pihak, termasuk penyandang disabilitas,” ujar Eli.
Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi sekaligus rasa haru dapat hadir di kegiatan tersebut. Kegiatan itu merupakan wujud nyata perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terhadap kelompok difabel.
“Sebagai Bunda Literasi, saya juga ingin belajar dan berkontribusi. Termasuk belajar bahasa isyarat agar dapat lebih memahami dan berkomunikasi dengan teman-teman disabilitas. Saya berharap pelatihan ini menjadi langkah baik untuk bersama-sama menciptakan pariwisata yang benar-benar inklusif,” kata Tinawati.
Saat sesi dialog dengan peserta, Tinawati menanggapi sejumlah masukan dari peserta difabel. Misalnya soal kebutuhan rambu visual bagi tuna rungu di lokasi wisata serta pelatihan pertolongan pertama bagi pemandu wisata. Ia menyambut baik aspirasi tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjutinya.
“Beberapa hal sudah kami catat, seperti kebutuhan rambu visual di lokasi wisata dan pelatihan pertolongan pertama bagi pemandu. Insya Allah akan kami bahas bersama Dinas Pariwisata untuk bisa dianggarkan pada tahun 2026,” jelasnya.
Tinawati menyampaikan, pelatihan seperti ini menjadi awal perhatian Pemprov Banten terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah akan terus melaksanakan pelatihan lanjutan, termasuk pelatihan bahasa asing dan penanganan kecelakaan di lapangan.
“Ke depan kami ingin agar teman-teman difabel memiliki hak yang sama, baik sebagai pelaku usaha pariwisata maupun sebagai pemandu wisata profesional. Kami juga akan menjalin kerja sama dengan asosiasi-asosiasi pariwisata untuk memberdayakan mereka,” ungkapnya. [PASS News]
