Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menegaskan di tengah era keterbukaan, informasi publik adalah sebuah keniscayaan. WH mengeklaim, pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Banten telah menjadi badan publik yang informatif.
Hal ini dikatakan WH saat pemaparan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2021 secara virtual di rumah dinas Gubernur Banten, Senin (11/10/2021).
“Pemprov Banten sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan dan menempatkan Diskominfo sebagai PPID Utama dan OPD lainnya sebagai PPID Pembantu. Sehingga ada kolaborasi antara PPID Utama, PPID Pembantu dan Komisi Informasi,” kata WH.
Ia mengatakan, Pemprov Banten saat ini memiliki sekitar 70 website yang dijadikan sebagai media informasi. Website itu menjadi lebih banyak jika ditambah dengan website sekolah SMA/SMK dan SKh.
Selain itu menurut mantan Wali Kota Tangerang ini, Pemprov Banten juga sudah melakukan standarisasi informasi yang disampaikan ke publik yang salah satunya menjadi media informasi yang sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
Gubernur menambahkan, proses penganggaran Pemprov Banten saat ini juga sudah dilakukan secara online diantaranya melalui e-hibah, Simral, SIPD.
“Salah satu yang membanggakan adalah aplikasi Sipeka yang mampu melayani perizinan bagi pengusaha. Dampaknya investasi di Provinsi Banten cukup meningkat. Tahun 2020 mencapai Rp61 triliun, nomor 3 di Indonesia,” tuturnya.
Ia menyebut, keterbukaan informasi dan aplikasi pelayanan publik sangat memberikan dampak bagi masyarakat. Sedangkan podcast disebutnya menjadi salah satu media yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat.
Kendati dimudahkan dengan adanya teknologi, namun WH tak menampik jika hal itu masih terdapat beberapa tantangan diantaranya berkaitan dengan infrastruktur, sumber daya manusia, dan penganggaran.
“Kita sepakat, layanan publik ini harus memanfaatkan teknologi. Ternyata cukup efektif, tidak perlu tatap muka dan tidak ada penyimpangan,” pungkasnya. [PASS News]
